PPU

Pemda PPU Alokasikan Rp9 Miliar untuk Pembangunan dan Drainase

×

Pemda PPU Alokasikan Rp9 Miliar untuk Pembangunan dan Drainase

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi pembangunan infrastruktur. (Istimewa)

Focuskaltim.id, Penajam – Pemerintah Daerah (Pemda) Penajam Paser Utara (PPU) terus berkomitmen dalam meningkatkan infrastruktur daerah demi kesejahteraan warganya.

Kepala Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan (Perkimtan) Dinas Perkimtan PPU, Khairil Achmad, mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan tahun 2023 mencapai Rp9 miliar. Anggaran ini mencakup berbagai proyek, termasuk penanganan drainase dan fasilitas penunjang umum (PSU).

“Kalau anggaran pembangunan yang dari tahun 2023 itu kurang lebih Rp9 miliar. Itu termasuk penanganan drainase juga sebagian untuk PSU-nya,” ujar Khairil.

Anggaran ini diarahkan untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur yang vital bagi kelangsungan hidup masyarakat PPU. Penanganan drainase, misalnya, menjadi salah satu fokus utama untuk mengatasi masalah banjir yang kerap melanda beberapa wilayah di PPU. Dengan drainase yang baik, diharapkan dapat meminimalisir dampak banjir dan memberikan kenyamanan bagi warga.

Baca Juga :  Ketua DPRD PPU Minta Perusahaan Patuhi Perda Serapan SDM Lokal

Selain itu, Khairil juga menyoroti adanya hibah bantuan uang yang diberikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) PPU. Bantuan ini ditujukan bagi warga yang belum direlokasi dan memerlukan dukungan finansial untuk memperbaiki atau membangun kembali rumah mereka.

“Untuk hibah bantuan uang yang dilakukan Dinsos PPU itu kurang lebih per-KK itu kalau tidak salah Rp100 juta jadi nanti ada Rp2,6 miliar untuk penerima bantuan yang belum direlokasi ada sekitar 26 itu,” jelas Khairil.

Program hibah bantuan uang ini merupakan salah satu upaya Pemda PPU untuk memastikan bahwa semua warga yang terdampak bencana atau kondisi darurat mendapatkan bantuan yang layak.

Setiap kepala keluarga (KK) yang memenuhi syarat akan menerima bantuan sekitar Rp100 juta, yang dapat digunakan untuk memperbaiki rumah mereka. Dengan total anggaran sebesar Rp2,6 miliar, diharapkan dapat membantu sekitar 26 kepala keluarga.

Baca Juga :  Sosialisasi Netralitas ASN, Makmur Marbun Minta Ingatkan Komitmen ASN Jauhi Politik Praktis

Khairil menambahkan bahwa program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga didukung oleh pendampingan dari berbagai pihak, termasuk kejaksaan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima.(Adv)

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *