Focuskaltim.id, Balikpapan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan terus berupaya keras untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.
Meskipun demikian, tantangan masih dihadapi dengan tingginya angka Golongan Putih (Golput), yang mencatatkan 39,46 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 520.986 pemilih, atau sekitar 205.562 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.
Hal ini disampaikan oleh Suhardy, Komisioner Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Balikpapan, pada Senin, 9 Desember 2024.
Menurut Suhardy, salah satu faktor utama tingginya angka golput di Balikpapan adalah karakteristik geografis kota yang dihuni oleh banyak pekerja migran, yang sering bekerja di luar kota atau berpindah tugas. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya.
“Salah satu penyebab tingginya golput adalah banyaknya pekerja yang tidak tinggal permanen di Balikpapan. Banyak di antara mereka yang bekerja di luar kota atau sering berpindah tempat tugas, sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemilihan,” jelas Suhardy.
Selain itu, faktor apatisme politik juga turut berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi pemilih. Sebagian masyarakat masih kurang memiliki kesadaran politik yang tinggi, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusannya untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Cuaca buruk yang terjadi pada beberapa saat sebelum penutupan Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya kehadiran pemilih di TPS.
Meskipun demikian, KPU Balikpapan mencatatkan angka partisipasi yang positif meski sedikit menurun dibandingkan target awal. Dengan partisipasi mencapai 60,53 persen atau 315.424 pemilih dari total DPT, meski sedikit menurun dibandingkan target awal yang diharapkan lebih dari 60 persen. Angka ini menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan Pilkada 2020, yang hanya mencatatkan 59,48 persen partisipasi.
“Walaupun angka golput masih tinggi, kami tetap mencatatkan angka partisipasi pemilih yang lebih baik dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Kami mengakui bahwa tantangan besar dalam meningkatkan partisipasi pemilih ini adalah faktor sosial dan budaya politik masyarakat yang perlu terus diubah,” tambah Suhardy.
Untuk mengatasi masalah golput lebih lanjut, KPU Balikpapan terus berinovasi dengan memaksimalkan anggaran untuk kampanye sosialisasi yang lebih luas. Salah satu strategi yang ditempuh adalah menggandeng berbagai organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, serta organisasi masyarakat lainnya, untuk membantu menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat agar tidak golput.
“Kami melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan, untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Sosialisasi yang kami lakukan bukan untuk mendukung calon tertentu, tetapi untuk mendorong masyarakat agar menggunakan hak pilihnya,” tegas Suhardy.
KPU Balikpapan juga menekankan pentingnya pendekatan kepada pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas dalam meningkatkan partisipasi. Kesuksesan Pilkada seharusnya diukur dari seberapa aktif masyarakat terlibat dalam proses pemilihan, bukan hanya berdasarkan hasil kemenangan calon terpilih.
Ketua KPU Balikpapan, Prakoso Yudho Lelono, menambahkan bahwa meskipun angka golput masih signifikan, dampak positif dari sosialisasi yang dilakukan telah dirasakan. “Kami sudah menyasar berbagai kelompok, termasuk pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas, serta organisasi keagamaan sebagai strategi untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya,” ujarnya.
KPU Balikpapan berharap bahwa melalui upaya-upaya yang terus dilakukan, angka golput dapat berkurang pada pemilu mendatang, dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada, demi tercapainya demokrasi yang sehat dan partisipatif di Kota Balikpapan.(*)