Focuskaltim.id, Jakarta– Evaluasi kinerja Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun yang memasuki Triwulan III telah usai dilaksanakan. Kegiatan evaluasi tersebut berlangsung di gedung Inspektorat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Senin, (24/6/2024).
Pada triwulan ke III ini, Pj Bupati PPU Makmur disebut telah menerapkan kinerja berstandar tinggi dilingkup Pemkab PPU dan hasil pelaporan terbaik serta sesuai dengan capaian 10 indikator prioritas yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Dalam Negeri.
Evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas penjabat kepala daerah tersebut yang pada triwulan II mencakup 10 aspek, pada Triwulan III kali ini hanya diminta memaparkan 5 aspek yaitu inflasi, stunting, pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrem, penyerapan anggaran.
Pj Bupati Makmur Marbun saat ditemui usai melaksanakan evaluasi kinerja Triwulan III menyampaikan rasa syukurnya, karena seluruh tim evaluator dari Kemendagri telah memberikan apresiasi terhadap kinerjanya, yang terus melakukan pembenahan dan transformasi diberbagai bidang selama menjabat Pj. Bupati PPU.
Ia mengatakan bahwa kinerja tersebut bukan merupakan hasil kerja bupati semata. Tetapi ada kerjasama dari seluruh perangkat daerah, dan kita menerapkan kerja tim tentunya ini semakin memberikan suport sistem yang kuat antara satu dan lainnya termasuk juga dengan dukungan dari masyarakat PPU.
“Kita bisa lihat bagaimana Kabupaten PPU hari ini, selama kurang lebih jalan 9 bulan diberikan tugas sebagai penjabat Bupati di Kabupaten PPU kita bisa melakukan berbagai pembenahan, transformasi bahkan kemajuan kinerja di sejumlah program, artinya kita bisa. Untuk itu terima kasih pada seluruh kepala SKPD dan seluruh perangkat daerah yang sudah mau bekerja secara maksimal untuk kemajuan PPU,” ucap Marbun.
Marbun menambahkan, walaupun secara umum mendapatkan apresiasi yang membanggakan denga pelaporan yang sangat baik namun capaian tersebut bukan tanpa kekurangan.
Masih ada beberapa catatan kecil dari tim evaluator, yang akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah selanjutnya.
“Misalnya stunting, kita tidak bisa berhenti dengan menurunnya stunting saja, tetapi kalau bisa kita harus mencapai zero staunting di Kabupaten PPU dan ini memerlukan kerja bersama seluruh sektor” tandasnya. (Adv/Diskominfo)
