Focuskaltim.id, Penajam – Upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus digencarkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU baru saja menggelar diseminasi Audit Kasus Stunting (AKS) untuk semester pertama tahun 2024.
Diseminasi ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menanggulangi stunting, yang masih menjadi salah satu masalah serius di wilayah tersebut.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Muhammad Saleh, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB PPU. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa audit stunting ini tidak hanya berfungsi sebagai laporan data, tetapi juga sebagai upaya preventif dan kuratif yang terintegrasi.
“Kegiatan ini bukan hanya sekadar menyampaikan laporan mengenai kondisi stunting di lapangan, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif dan kuratif yang terintegrasi. Dengan mendalami akar masalah secara lebih detail, kita bisa merumuskan langkah-langkah konkret guna menciptakan generasi yang sehat di masa depan,” kata Saleh pada Kamis, 12 September 2024.
Hasil audit tersebut mengungkap sejumlah faktor utama yang menghambat penurunan stunting di PPU. Di antaranya adalah kurangnya asupan nutrisi yang sesuai bagi ibu hamil dan bayi di bawah dua tahun, serta terbatasnya akses layanan kesehatan dasar dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi. Saleh menekankan bahwa salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan pasca melahirkan, tentang pentingnya pola makan sehat.
Nutrisi yang tepat, terutama pada masa emas pertumbuhan anak, menjadi kunci pencegahan stunting. Kondisi stunting yang terjadi di awal kehidupan dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan anak, sehingga intervensi tepat di masa ini sangat diperlukan.
Muhammad Saleh juga menyoroti pentingnya kerjasama lintas sektor dalam menurunkan angka stunting. Dalam diseminasi tersebut, turut hadir perwakilan dari Dinas Kesehatan, kader kesehatan desa, serta puskesmas. Mereka bersama-sama mengevaluasi rekomendasi dari audit stunting yang akan dijadikan dasar kebijakan lebih lanjut.
“Keterlibatan berbagai pihak ini sangat penting karena masalah stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini secara holistik,” pungkas Saleh.
Dengan berbagai langkah yang diambil, diharapkan angka stunting di PPU dapat ditekan secara signifikan pada semester kedua tahun ini. (Adv)
