PPU

Sebagian Besar OPD PPU Mulai Terapkan Kebijakan Gender Berbasis Sistem

×

Sebagian Besar OPD PPU Mulai Terapkan Kebijakan Gender Berbasis Sistem

Sebarkan artikel ini
Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (KGPP) DP3AP2KB PPU, Hery Handayani. (Ist)

Focuskaltim.id, Penajam – Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus menunjukkan kemajuan positif. 

Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (KGPP) DP3AP2KB PPU, Hery Handayani, menyampaikan bahwa sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini telah mulai mengimplementasikan ARG melalui Kebijakan Gender Berbasis Sistem (KGBS). 

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan layanan publik yang lebih inklusif dan ramah gender.

Dalam penjelasannya, Hery mengungkapkan bahwa fasilitas-fasilitas layanan publik di OPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) serta rumah sakit, sudah mulai dilengkapi dengan sarana yang memperhatikan kebutuhan gender. 

Mulai dari penyediaan taman bermain hingga fasilitas untuk ibu menyusui, semua ini menjadi bukti nyata bahwa beberapa OPD di PPU telah berkomitmen meningkatkan standar Pengarusutamaan Gender (PUG) mereka.

Baca Juga :  Perpustakaan PPU Dekatkan Literasi ke Semua Kalangan, dari Anak TK hingga Dewasa

“Namun, beberapa OPD belum menganalisa ARG mereka dengan baik. Namun, akhir-akhir ini, hampir semua OPD sudah melakukan analisa ARG melalui Kebijakan Gender Berbasis Sistem (KGBS),” ujar Hery.

Hery juga menyebutkan bahwa fasilitas yang ada di beberapa OPD tersebut umumnya sudah lengkap, terutama bagi mereka yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. 

Penyediaan sarana yang ramah gender diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dapat memperoleh pelayanan dengan lebih nyaman.

“Fasilitas di OPD yang memberikan pelayanan, seperti Dukcapil dan rumah sakit, umumnya sudah lengkap,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengadaan fasilitas ini tidak hanya dilakukan untuk memenuhi syarat teknis, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa layanan publik yang diberikan oleh OPD di PPU benar-benar inklusif dan ramah terhadap semua kelompok masyarakat.

Baca Juga :  Antisipasi Perundungan di Sekolah, Anggota Komisi II Aktif Datangi Sekolah

“Bahkan beberapa dari mereka sudah menyediakan taman bermain dan fasilitas untuk ibu menyusui,” tutup Hery. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *