Focuskaltim.id, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mencari celah fiskal untuk merealisasikan sejumlah program prioritas yang termuat dalam visi-misi Bupati terpilih. Salah satunya adalah program pendidikan berbasis bantuan sosial yang dikemas dalam skema Kartu Penajam Cerdas.
Namun hingga pertengahan tahun anggaran, program ini masih dalam tahap penjajakan, karena keterbatasan ruang fiskal daerah.
“Ini kita coba bahas, begitu di Perkada nanti atau nanti di APBD Perubahan memungkinkan, kita akan masukkan. Makanya kita masih melihat peluang-peluang,” ujar Bupati PPU, Mudyat Noor, dalam keterangannya.
Menurut Mudyat, persoalan utama yang dihadapi pemerintah daerah saat ini bukan pada perumusan program, melainkan pada kemampuan anggaran untuk mengakomodasi kebijakan-kebijakan baru.
Ia menilai, kondisi fiskal saat ini masih terbatas akibat proses transisi kepemimpinan dan belum tersusunnya RPJMD secara final, sehingga kebijakan yang bersifat strategis belum bisa langsung dieksekusi.
“Persoalan kita ini kan hanya di keuangannya, kita bahkan sudah memangkas beberapa kegiatan belanja modal, seperti perjalanan dinas yang kita pangkas sudah hampir separuh,” kata Mudyat.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk menciptakan ruang fiskal, Mudyat mengaku telah melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran secara signifikan. Selain memangkas anggaran perjalanan dinas hampir 50 persen, Pemkab PPU juga telah menghapus sepenuhnya anggaran untuk pertemuan luar daerah.
Kebijakan ini diterapkan sebagai bentuk pengetatan anggaran agar alokasi untuk program prioritas bisa tetap berjalan di tengah keterbatasan.
“Pertemuan-pertemuan yang dulunya sering ke luar daerah sudah tidak ada lagi, kita hapus sama sekali. Kalau ada yang dinas luar kita tidak izinkan kecuali ada yang urgen,” tegasnya.
Langkah pemangkasan itu, menurut Mudyat, bukan sekadar simbolik. Pemkab PPU saat ini tengah mengalkulasi secara rinci hasil dari efisiensi belanja daerah tersebut. Harapannya, sebagian dari hasil penghematan itu bisa dialihkan untuk membiayai sejumlah program yang masuk dalam daftar visi-misi kepala daerah tahun 2025, termasuk program pendidikan seperti Kartu Penajam Cerdas.
“Kita sudah melakukan pemangkasan, dari pemangkasan itu kita bisa melihat angka-angka dari efisiensi berapa yang bisa kita masukkan di dalam visi-misi tahun 2025 ini,” ujarnya.
Skema Kartu Penajam Cerdas sendiri digagas sebagai bentuk komitmen Pemkab PPU dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada pelajar dari keluarga kurang mampu. Program ini diharapkan bisa menyasar kebutuhan dasar pendidikan seperti seragam, buku, transportasi, hingga uang sekolah, dengan sistem distribusi bantuan yang lebih tertib dan terkontrol secara digital.
Namun, karena keterbatasan ruang fiskal saat ini, Mudyat mengaku bahwa pelaksanaan program tersebut kemungkinan baru bisa disisipkan pada akhir tahun berjalan atau masuk dalam pembahasan APBD Perubahan. Saat ini, tim teknis sedang menyusun peta anggaran dan skenario pembiayaan agar program bisa masuk dalam sistem penganggaran tanpa mengganggu struktur belanja wajib lainnya.
“Kami mencoba menyisipkan sebagian dari program-program itu di tahun 2025 dan mudah-mudahan nanti di tahun APBD Perubahan bisa kita masukkan,” ujarnya. (Adv/Diskominfo)
