Focuskaltim.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama seluruh pimpinan tinggi negara, Kementerian, Lembaga, serta Pemerintah Daerah hari ini menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) tahun Anggaran 2025 di Istana Negara, Jakarta.
Penyerahan DIPA secara digital dan Buku Alokasi TKD ini menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan dan telah mengakomodasi program prioritas presiden terpilih secara optimal.
Ia mengungkapkan, APBN adalah instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa dan menjadi instrumen andalan dalam melindungi masyarakat serta perekonomian untuk menghadapi berbagai gejolak guncangan serta krisis. Oleh karena itu, menurutnya APBN harus terus dijaga kesehatan, kredibilitas, dan sustainabilitasnya.
“Alhamdulillah, Indonesia terus mampu menjaga keseimbangan antara upaya meraih kemajuan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dengan menjaga stabilitas dan sustainabilitas,” ujar Menteri Keuangan.
Ia memaparkan, APBN 2025 disusun dengan asumsi perkembangan dan proyeksi ekonomi tahun 2025 yang dinamis dan penuh ketidakpastian geopolitik. Perekonomian Indonesia di periode 2022 hingga 2024 diperkirakan tumbuh di kisaran 5%. Sementara itu, inflasi di bulan November 2024 berada di angka 1,55% year on year, termasuk terendah di dunia. Neraca perdagangan Indonesia mencapai surplus 54 bulan berturut-turut.
“Dengan capaian perekonomian yang relatif baik dan stabil hingga 2024 ini, akan menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih tinggi di tahun 2025 dan 5 tahun ke depan,” tegas sang Bendahara Negara.
Menteri Keuangan menjelaskan, dalam APBN tahun depan belanja negara ditetapkan sebesar 3.621,3 triliun rupiah atau meningkat 8,9% dibandingkan APBN 2024. Belanja pemerintah pusat yang mencapai 2.701,4 triliun rupiah ditujukan untuk mendorong program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan.
Selain itu, program unggulan 2025 juga telah ditampung di APBN melalui program makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya lumbung pangan nasional, daerah dan desa.
Transfer ke daerah sebesar 919,9 triliun rupiah mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif. Sementara, pendapatan negara tahun 2025 adalah sebesar 3.005,1 triliun dengan defisit sebesar 616,2 triliun rupiah atau 2,53% dari PDB.
Menteri Keuangan mengatakan, penyusunan DIPA telah melalui proses digitalisasi yang berhasil menyederhanakan proses pengesahan dari semula 12 tahap menjadi 4 tahap, dengan menggunakan aplikasi SAKTI.
Ia pun berharap DIPA Kementerian, Lembaga dan daftar alokasi Transfer ke Daerah tahun 2025 dapat segera diselesaikan dan dilaksanakan. Sehingga pada awal tahun, masyarakat dan perekonomian dapat langsung merasakan manfaatnya secara maksimal. (*)
