Focuskaltim.id, Penajam – Penajam Paser Utara (PPU) tengah menghadapi tantangan besar dalam merumuskan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pemerintah daerah harus cermat dalam menyesuaikan kapasitas rekrutmen pegawai dengan anggaran yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menyoroti kesulitan yang sering muncul ketika formasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak selaras dengan kondisi fiskal daerah.
Tohar menjelaskan bahwa sering kali formasi yang diberikan terlalu luas, tanpa mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.
“Formasi ini, itu sekarang lucu semua PNS sebanyak-banyaknya, semua PPPK sebanyak-banyaknya. Ada yang tidak lazim, kita dapat formasi baik PNS maupun PPPK, seberapa yang kita usulkan sesuai kenyataan itu semuanya dikasih kepada daerah,” ungkap Tohar.
Permasalahan utama yang dihadapi adalah bagaimana menyesuaikan formasi yang diberikan pusat dengan realitas kemampuan keuangan daerah. Meskipun formasi CPNS dan PPPK yang disediakan terbuka lebar, kapasitas fiskal daerah kerap tidak mampu mendukung jumlah pegawai yang diinginkan.
“Nah celakanya di daerah, ya itu tidak bersesuai dengan kapasitas fiskal, kemudian proporsi belanja pada APBD,” tambahnya.
Tohar menekankan bahwa pemerintah daerah harus bijak dalam menyusun formasi yang realistis dan mempertimbangkan proporsi belanja dalam APBD. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, karena perekrutan yang berlebihan bisa membebani anggaran dan mengganggu keseimbangan fiskal.
Sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), PPU dihadapkan pada tuntutan yang tinggi untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Namun, Tohar mengingatkan bahwa semua itu harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kapasitas anggaran yang ada. (Adv)