Focuskaltim.id, Penajam – Koordinasi menjadi kunci utama dalam pembangunan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang sebagian wilayahnya kini masuk dalam kawasan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU, Petriandy Ponganton Pasulu, menegaskan bahwa semua rencana perbaikan atau peningkatan jalan harus menyesuaikan dengan kebijakan Otorita IKN.
“Jika wilayah itu masuk kawasan Otorita, kami tidak bisa sembarangan melakukan perbaikan atau peningkatan jalan. Kami harus izin dulu, karena mereka punya rencana sendiri untuk pengembangan infrastruktur di sana,” kata Petriandy, Selasa, (03/12/2024).
Menurutnya, pihaknya saat ini hanya menangani pemeliharaan jalan lingkungan ringan di Sepaku, terutama di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Untuk peningkatan jalan menjadi beton rigit, misalnya, sementara waktu ditunda hingga ada kejelasan dari OIKN.
“Pemeliharaan jalan seperti pengurukan agregat masih bisa kami lakukan. Tapi untuk peningkatan yang lebih permanen, kami menahan diri dulu. Takutnya nanti malah tumpang tindih dengan rencana Otorita,” jelasnya.
Petriandy mengingatkan potensi kerugian jika pengerjaan dilakukan tanpa koordinasi. Ia mencontohkan kasus pembangunan sekolah yang harus direlokasi karena lokasi awalnya tergusur proyek kanal milik Otorita.
“Hal seperti ini harus diantisipasi. Kita belum tahu pasti detail perencanaan dari Otorita, jadi lebih baik berhati-hati agar pembangunan tidak sia-sia,” bebernya.
Otorita IKN, kata Petriandy, saat ini masih fokus pada pembangunan di KIPP. Di luar KIPP, PUPR PPU tetap bertanggung jawab untuk perbaikan infrastruktur, namun selalu berkoordinasi dengan pihak terkait.
“Kami juga bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memastikan rencana ini sejalan. Intinya, semua harus terkoordinasi agar pembangunan berjalan efektif,” tegasnya.
Koordinasi erat antara pemerintah daerah dan Otorita IKN menjadi harapan agar proyek pembangunan di Sepaku tidak hanya efisien, tetapi juga mendukung visi besar pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
