Focuskaltim.id, Penajam – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sujiati, mengaku penerapan aplikasi Mypertamina sebagai syarat untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar, dianggap menyulitkan masyarakat.
Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengantisipasi penyalahgunaan pengetap dan memastikan distribusi BBM tepat sasaran.
Namun menurut Sujiati, tidak semua warga di wilayah PPU memiliki ponsel genggam dan pengetahuan untuk melakukan transaksi di aplikasi Mypertamina.
“Dengan hadirnya sistem seperti ini, justru menimbulkan rasa khawatir bagi saya, terutama di kalangan masyarakat. Sebab, saya menganggap ini terlalu sulit untuk digunakan,” ucap Sujiati, Sabtu (9/11/2024).
Akses jaringan juga menjadi salah satu faktor yang menyulitkan masyarakat dalam menggunakan aplikasi Mypertamina, terutama bagi warga yang berada di wilayah pedalaman, khususnya di kawasan blank spot, sehingga dipastikan sulit untuk mendapatkan akses internet yang stabil.
Oleh karena itu, Sujiati sempat membandingkan kebijakan daerahnya sendiri dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Di mana prosedur yang diterapkan di daerah tersebut tidak menerapkan aplikasi saat membeli BBM bersubsidi.
“Kalau tetangga kita belum dan bahkan gak ada menerapkan aplikasi jika ingin beli BBM. Jadi untuk transaksinya mereka masih menggunakan metode seperti biasanya dengan melakukan transaksi secara langsung tanpa menggunakan aplikasi,” ungkapnya.
Menanggapi persoalan ini, politisi dari Partai Gerinda tersebut akan turun langsung kelapangan untuk mengidentifikasi soal efektivitas prosedur yang diterapkan, sekaligus mencari tahu alasan dibalik perbedaan kebijakan antara Provinsi Kalimantan Timur dan provinsi lain.
“Saya coba cek nanti ya apa yang sebenarnya terjadi dan apa penyebabnya, meskipun Provinsi lain bisa, kita disini tidak bisa,” pungkasnya. (Adv)
