Focuskaltim.id, Penajam – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) kembali mengusulkan pembangunan 36.000 sambungan jaringan gas (jargas) rumah tangga kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sebelumnya, usulan tersebut sempat tertunda lantaran program jargas melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah tidak tersedia.
Sebagai alternatif, Pemkab PPU sempat melakukan diskusi dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) guna membahas kemungkinan pembangunan jargas menggunakan skema non APBN.
“Kami sempat berdiskusi dengan PGN, salah satu poin pentingnya soal harga jual gas. Saat masih dibiayai APBN, harga jual hanya sekitar Rp5.000. Kalau memakai PGN, tentu ada penyesuaian harga karena tidak lagi disubsidi,” ujar Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab PPU, Sodikin, Selasa (29/4/2025).
Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah menyampaikan perkembangan terbaru ini kepada Bupati Penajam Paser Utara. “Kami akan ajukan kembali ke Kementerian ESDM dan nanti Bupati yang akan langsung melakukan pembahasan lanjutan,” katanya.
Hingga kini, realisasi jargas di wilayah tersebut baru mencapai sekitar 18 persen. Kecamatan Penajam menjadi wilayah dengan cakupan sambungan terbanyak, namun kebutuhan jargas masih merata di seluruh wilayah.
“Jargas menjadi kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk memasak. Semua kecamatan sebenarnya membutuhkan, namun pengembangan teknis jadi kendala,” tambahnya.
Rencananya, 36.000 sambungan jargas yang diusulkan akan menyasar tiga kecamatan yakni Penajam, Waru, dan Babulu. Sementara itu, Kecamatan Sepaku belum dapat dijangkau dalam usulan tersebut lantaran jarak dari infrastruktur jargas eksisting dinilai terlalu jauh.
Selain faktor jarak, Kecamatan Sepaku kini juga menjadi bagian dari wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga proses pemasangan jaringan gas memerlukan penyesuaian perizinan dan kebijakan sesuai dengan ketentuan pengembangan IKN. (Adv/Diskominfo)
