Focuskaltim.id, Jakarta – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Waris Muin menghadiri diskusi terkait investasi pada kegiatan Business Coorporation bersama Kedutaan Besar Rusia.
Pertemuan ini dilaksanakan di Ruangan Jempang Lantai dua, Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Jl. Keramat II No.34, Jakarta Pusat, Senin, (26/5/2025) lalu.
Dalam pertemuan ini Wakil Bupati PPU di dampingi Staf Ahli Pemkab PPU, Reno Pratiwi dan Sekretaris PKK Kabupaten PPU, Dr. Indrayani, membahas penjajakan peluang investasi antara kedua pihak di berbagai sektor strategis termasuk properti, pertanian, perkebunan, dan peternakan.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menyampaikan potensi besar yang dimiliki Kabupaten PPU, baik dari segi sumber daya alam, lokasi yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga ketersediaan lahan untuk pengembangan investasi.
Setelah penyampaian pembahasan terkait potensi daerah, Wakil Bupati menyatakan dukungannya terhadap pihak kedutaan Rusia tersebut bahwa Pemerintah Daerah PPU sangat terbuka terhadap peluang kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
“Kami sangat terbuka terhadap peluang kerja sama yang saling menguntungkan, terutama dalam pengembangan sektor – sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja. Kami berharap, semoga dari forum ini kedepannya akan terjadi kerjasama yang baik antara Pemda PPU dengan pihak Dubes Rusia,” ujar Waris Muin.
Dalam pertemuan ini pihak Kedutaan Besar Rusia menyambut positif presentasi dan penawaran kerja sama yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten PPU.
Pihaknya juga menyatakan minat untuk menjajaki lebih lanjut investasi dalam bidang pertanian terpadu, pembangunan properti, serta bidang peternakan utamanya peternakan sapi.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi hubungan ekonomi yang lebih erat antara Kabupaten PPU dan pihak investor asal Rusia. Pemerintah daerah pun siap memberikan berbagai kemudahan perizinan serta dukungan infrastruktur untuk mendukung kelancaran investasi. (Adv/Diskominfo)
