Focuskaltim.id, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sedang merencanakan langkah strategis untuk memperkuat posisi peternak lokal dalam perjanjian kerja sama (PKS) dengan mitra usaha.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap keluhan peternak yang selama ini merasa hanya menjadi pekerja, tanpa memiliki kendali dalam keputusan bisnis, seperti harga bibit, pakan, hingga panen.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) PPU, Mulyono, menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam setiap PKS yang dilakukan oleh peternak dan mitra, untuk memastikan keseimbangan yang adil bagi kedua belah pihak.
Dalam wawancaranya, Mulyono menjelaskan bahwa selama ini peternak seringkali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam PKS dengan mitra.
“Rencana ke depan, pemerintah harus hadir dalam perjanjian kerja sama (PKS) antara peternak dan mitra,” katanya.
Selama ini, peran peternak lebih banyak hanya sebagai pekerja yang mengurus operasional sehari-hari, sementara keputusan penting terkait harga bibit, pakan, dan kapan panen dilakukan, sepenuhnya berada di tangan mitra.
Kondisi ini, menurut Mulyono, kurang adil bagi peternak lokal yang berkontribusi besar dalam proses produksi, namun tidak memiliki kendali dalam menentukan keputusan strategis.
Pemerintah berupaya menghadirkan solusi yang lebih baik dengan menjadi mediator dalam proses PKS, sehingga peternak bisa lebih berdaya dan memiliki suara dalam keputusan bisnis.
“Selama ini, peternak kita hanya jadi pekerja saja, sementara semua keputusan ada di tangan mitra, mulai dari harga bibit, pakan, sampai panen. Padahal, PKS itu harusnya saling menguntungkan,” lanjutnya.
Kehadiran pemerintah dalam proses tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara peternak dan mitra, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
Mulyono juga menekankan pentingnya transparansi dan kesetaraan dalam kerja sama ini. Dengan adanya pengawasan dari pemerintah, perjanjian kerja sama akan lebih transparan, dan segala kesepakatan bisa dirundingkan dengan baik.
Peternak diharapkan dapat memiliki kendali yang lebih besar dalam keputusan yang mempengaruhi usaha mereka, sehingga mereka tidak hanya menjadi tenaga kerja tanpa kendali terhadap hasil akhir.
“Jadi pemerintah harus hadir untuk memastikan tidak ada yang dirugikan, terutama peternak kita,” tegasnya.
Menurut Mulyono, pemerintah juga akan berupaya untuk mendidik peternak agar lebih paham mengenai aspek bisnis dalam perjanjian kerja sama. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan mereka tentang strategi bisnis, manajemen usaha, serta cara bernegosiasi dengan mitra. (*)
