Focuskaltim.id, Penajam – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai upaya untuk meningkatkan layanan publik dan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurut Makmur, pembenahan ini krusial agar PPU dapat terus meningkatkan kualitas layanan publiknya dan menjadi salah satu yang terbaik di Kalimantan Timur.
“Salah satu penyumbangnya yah tata kelolanya tidak bagus, kedua BUMD makanya itu langsung saya benahi dulu tuh BUMD. Makanya saya minta semua administrasi dengan aplikasi, tidak bisa diapa-apain,” ujar Makmur Marbun.
Makmur menjelaskan bahwa salah satu langkah awal yang diambil adalah memperbaiki administrasi dan sistem manajemen di BUMD.
Ia menginstruksikan agar semua administrasi dikelola melalui aplikasi digital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional.
Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, diharapkan tidak ada celah untuk manipulasi data atau penyimpangan lainnya.
Selain itu, Makmur menegaskan bahwa PPU harus masuk dalam tiga besar kabupaten/kota terbaik di Kalimantan Timur dalam hal pelayanan publik. Hal ini merujuk pada rekomendasi Ombudsman yang menilai kualitas pelayanan publik di PPU.
Menurutnya, dengan masuk dalam peringkat tiga besar, PPU tidak boleh dipandang sebelah mata oleh daerah lain.
“Kita harus masuk tiga besar yang terbaik dari semua kabupaten kota yang ada di Kaltim. Karena dari rekomendasi Ombudsman terkait pelayanan publik kita masuk peringkat tiga besar. PPU jangan dipandang sebelah mata,” tambah Makmur.
Makmur Marbun menyadari bahwa mempertahankan Opini WTP bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, baik itu pemerintah daerah, BUMD, maupun masyarakat.
Oleh karena itu, ia terus mendorong semua pihak untuk bekerja keras dan menjaga integritas dalam setiap aspek pemerintahan.
Menurut Makmur, pembenahan tata kelola dan BUMD juga merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (Adv)
