Focuskaltim.id, Penajam – Ambisi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk menjadi lumbung pangan utama Kalimantan Timur kian nyata. Bupati PPU, Mudyat Noor, menyatakan bahwa dalam 1–2 tahun ke depan, daerah yang dipimpinnya sangat mungkin mengejar status Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang selama ini dikenal sebagai pusat produksi pertanian terbesar di provinsi tersebut.
Namun, untuk mencapainya, ada tantangan hitung-hitungan produksi yang harus dikejar secara serius.
“Saya keinginannya seperti itu, karena memang kalau hitung dari tiga juta itu kita butuh berapa ribu ton secara kasar,” ujar Mudyat.
Ia merujuk pada jumlah penduduk Kalimantan Timur yang kini mendekati angka tiga juta jiwa. Menurutnya, jika setiap individu membutuhkan 0,2 kilogram beras per hari, maka kebutuhan minimal per bulan akan mencapai sekitar enam kilogram per orang. Bila dikalikan dalam skala tahunan, maka setiap warga membutuhkan setidaknya 80 kilogram beras.
“Kan kebutuhan setiap orang itu 0,2 kilogram, berarti sebulan itu sekitar enam kilo kalau satu tahun itu sekitar 80 kiloan, nah kalau itu dikali 3 juta penduduk 240 juta ton dalam setahun,” paparnya.
Dengan angka tersebut, Mudyat mencoba menekankan betapa besarnya kebutuhan pangan di Kalimantan Timur—angka yang harus disokong oleh daerah-daerah produsen utama. Dan meski Kukar masih berada di posisi teratas dari sisi volume, PPU kini sedang bergerak mengejar ketertinggalan. Saat ini, produksi beras di PPU masih berkisar di angka 27–28 ribu ton per tahun.
“Itu kebutuhan Kaltim untuk memenuhi kebutuhan standar, kita di sini kan masih produksi sekitar 27-28 ribu ton,” jelasnya.
Meski selisihnya masih sangat besar dibanding kebutuhan regional, PPU dinilai sudah memiliki modal penting untuk bisa melompat lebih jauh. Status swasembada telah dicapai—suatu capaian yang tidak semua daerah bisa nikmati. Artinya, produksi beras di PPU sudah mencukupi untuk kebutuhan dalam daerah, tanpa tergantung dari pasokan luar.
“Tetapi PPU itu statusnya sudah swasembada. Tinggal bagaimana kita bisa mencukupi untuk daerah-daerah lain yang ada di Kaltim,” ujarnya. (Adv/Diskominfo)
