Focuskaltim.id, Balikpapan – Persoalan stunting bukan hanya menjadi isu masa kini, namun juga berdampak langsung pada masa depan bangsa. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni diwakili Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja TPPS Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Timur di Hotel Grand Senyiur, Rabu (26/9/2024).
“Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas 2045 jika modal dasarnya, yaitu anak-anak bangsa, mengalami stunting,” ujarnya dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar hari ini.
Menurut data Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting di Kalimantan Timur pada tahun 2023 berhasil ditekan menjadi 22,9 persen, turun dari 23,9 persen pada tahun 2022.
Meski demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dari batas maksimal yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pemerintah pusat, melalui Presiden Republik Indonesia, menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Soraya menekankan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan strategi dan metode baru yang kolaboratif, melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga atau pemerintah pusat saja. Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, akademisi, media, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan,” tambahnya.
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), yang telah terbentuk di semua tingkatan pemerintahan, diharapkan dapat menjalankan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dengan aktif. TPPS bertanggung jawab untuk memastikan upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting dapat berjalan efektif di setiap jenjang pemerintahan, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan.
Dia juga menyoroti pentingnya peran Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang terdiri dari kader PKK, bidan, dan kader KB. Mereka terus digerakkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan balita serta fasilitasi bantuan sosial bagi keluarga yang berisiko stunting.
Melalui diskusi ini dapat menghasilkan pemahaman bersama terkait situasi terkini dan strategi penurunan stunting di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. (Pemprov Kaltim )
