Focuskaltim.id, Jakarta – Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2025 (10/1) menekankan konsistensi Indonesia dalam memprioritaskan pelindungan warga negara Indonesia, termasuk para pekerja migran Indonesia, di luar negeri.
“Isu pelindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, merupakan sesuatu yang mutlak dalam diplomasi Indonesia, dan menjadi salah satu prioritas dalam Asta Cita,” sebut Menlu Sugiono. Ia menyampaikan bahwa setiap warga negara Indonesia, di manapun mereka berada, harus merasakan kehadiran dan pelindungan dari negaranya.
Menlu menyampaikan bahwa hal ini sudah dicontohkan secara langsung oleh Presiden Prabowo, bahkan jauh sebelum beliau menjadi Presiden, yaitu melalui tindakan nyata untuk membebaskan Warga Negara Indonesia dari ancaman hukuman mati.
Menlu secara khusus juga mengapresiasi kiprah para pekerja migran Indonesia selama ini. “Kita berterima kasih kepada rekan-rekan pekerja migran di seluruh dunia, yang di tengahi berbagai tantangan, mereka terus bekerja keras bagi keluarganya di tanah air”.
Lebih lanjut, Menlu RI sampaikan komitmen Indonesia dalam memperkuat kebijakan pelindungan yang lebih antisipatif, bukan sekadar reaktif, termasuk untuk menangani berbagai kejahatan transnasional, seperti isu-isu online scams.
“Kita juga akan bekerja sama dengan kementerian-kementerian terkait, untuk menciptakan suatu sistem perlindungan yang komprehensif, ” sebut Menlu Sugiono.
Selain itu, Menlu RI juga menekankan pentingnya peran diaspora Indonesia, yang mencapai lebih dari 8 juta jiwa. “bapak dan ibu diaspora merupakan aset strategi bangsa”
“Pemerintahan Presiden Prabowo mengajak Bapak dan Ibu para diaspora untuk bekerja sama membangun bangsa,” ujarnya. Menlu Sugiono selanjutnya menyampaikan, “inilah saatnya mengubah brain drain Indonesia menjadi brain gain for Indonesia.”
PPTM merupakan pernyataan tahunan di mana Menteri Luar Negeri RI memberikan pidato di hadapan para awak media dan para duta besar negara sahabat. Ini merupakan PPTM pertama bagi Menlu Sugiono sejak dilantik sebagai Menlu di bulan Oktober lalu.(Kemlu)
