Focuskaltim.id, Balikpapan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan memastikan Pilkada 2024 mendatang akan berjalan transparan. Dan dipastikan tidak terlalu berbeda jauh antara Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 terkait dengan penulisan pada lembar C hasil.
“Meski ada beberapa perubahan teknis, namun tujuannya adalah untuk memastikan prosedur yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Dimana, salah satu langkah besar dalam Pilkada 2024 adalah peningkatan keterbukaan dalam penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS),” kata Komisioner Divisi Penyelenggaraan KPU Kota Balikpapan, Farida Asmauanna memastikan, Rabu (6/11/2024).
Farida menjelaskan, adapun hal yang baru di Pilkada serentak 2024 adalah terkait dengan keterbukaan. Setelah pengisian lembar C hasil dan sudah ditandatangani oleh ketua, anggota, serta saksi, masyarakat dan pewarta boleh mendokumentasikan hasil penghitungan suara di dalam TPS.
“Upaya ini untuk memberikan ruang bagi publik dan media untuk ikut memantau proses penghitungan suara. Dan transparansi yang lebih besar ini diharapkan akan meminimalisir potensi kecurangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada,” tegasnya.
“Kita berharap masyarakat Balikpapan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih aktif terlibat dalam pengawasan jalannya pemilihan,” sambungnya.
Farida memeastikan, untuk Pilkada serentak 2024, terdapat tiga kategori pemilih yang perlu diperhatikan. Masing-masing pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih tambahan atau pindahan, serta pemilih dalam kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK).
“Jenis pemilih pertama adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang merupakan pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh KPU Balikpapan,” ungkapnya.
Pemilih dalam kategori ini tidak perlu melakukan perubahan atau pengurusan khusus, karena sudah tercatat secara otomatis. Sedangkan, pemilih tambahan atau pindahan adalah mereka yang tidak bisa memilih di TPS asal dan melakukan proses pindah memilih.
“Proses pindah memilih ini harus dilakukan paling lambat H-30 sebelum pemilihan. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk bisa pindah memilih,” tukasnya.
Kemudian, kategori pemilih yang baru dapat pindah memilih hingga H-7, yang diperuntukkan bagi pemilih pindahan atau tambahan yang belum sempat melakukan pemindahan sebelumnya. Selain itu, juga kategori pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).
“Nah, pemilih DPK adalah mereka yang tidak terdaftar dalam DPT atau daftar pemilih tambahan, tetapi memiliki KTP yang sesuai dengan domisili di kelurahan tersebut. Pemilih tidak hanya harus memiliki KTP elektronik, tetapi juga KTP yang sesuai dengan alamat yang terdaftar di TPS tempat mereka akan menggunakan hak pilih.(*)
