Focuskaltim.id, Penajam – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) harus mengambil peran lebih besar dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menyebut PPU bukan sekadar penyangga, melainkan bagian tak terpisahkan dari identitas ibu kota negara di masa depan.
Penegasan ini ia sampaikan saat membuka Ramadan Fest 2025 yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-23 Kabupaten PPU, Kamis, 13 Maret 2025. Di hadapan masyarakat dan jajaran pejabat daerah, Rudy menggarisbawahi pentingnya percepatan pembangunan di PPU.
“Kami menyadari banyak sekali kekurangan di PPU, seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Kita harus segera berakselerasi bersama membangun PPU, karena daerah ini bukan hanya pintu gerbang IKN, tetapi juga tempat berdirinya IKN itu sendiri,” ujarnya.
Rudy mendorong agar PPU dapat tumbuh sejajar dengan daerah lain di Kalimantan Timur, meski saat ini APBD PPU masih berada di posisi ke-9 dari 10 kabupaten/kota. Ia meminta pemerintah daerah tidak berkecil hati dan tetap fokus menjalankan amanah masyarakat.
“Sudah selayaknya kita mensejajarkan PPU dengan daerah lain. Tadi disampaikan bahwa APBD PPU merupakan yang terkecil ke-9 dari 10 kabupaten/kota di Kaltim. Tapi jangan ragu, Pak Bupati! Anda dipilih oleh masyarakat PPU karena mereka yakin Anda mampu memajukan daerah ini,” bebernya.
Untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, Rudy mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia berharap pemerintah PPU tidak terus bergantung pada anggaran pusat dan provinsi, tetapi mampu menggali potensi ekonomi lokal yang menjanjikan.
“Dengan latar belakang sebagai entrepreneur, saya harap Anda bisa mengubah PAD yang kecil menjadi PAD terbesar di seluruh Kaltim. Banyak potensi yang bisa dikembangkan di PPU. Harga tanah di daerah ini sudah sangat mahal, ini pertanda ada prospek ekonomi yang besar,” ucapnya.
Ia juga meminta pemerintah PPU menyusun konsep pembangunan yang konkret dan kompetitif, terutama untuk bersaing dalam skema bantuan keuangan daerah. Rudy menyinggung dominasi Kota Samarinda dalam perolehan dana bantuan, dan menyarankan redistribusi yang lebih adil.
“Pak Bupati, PPU perlu konsep yang konkret. Bagaimana caranya agar dana bantuan keuangan yang saat ini lebih besar ke Samarinda bisa dialihkan lebih banyak ke PPU? Samarinda hampir Rp1 triliun, kenapa tidak bisa PPU yang mencapai angka itu,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo)
