Focuskaltim.id, Penajam – Masa tanam dan panen kedua di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah bergulir, namun hingga saat ini belum ada laporan konkret soal hasil yang diperoleh para petani. Anggota DPRD PPU, Haryono, menyoroti lemahnya pemantauan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pertanian, terutama dalam merespons kondisi riil yang dihadapi kelompok tani.
“Sampai hari ini, kita belum melihat langsung hasil panen terhadap hasil di masa panen kedua ini,” kata Haryono dalam keterangannya.
Menurut dia, keberhasilan masa panen kedua tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan aktif pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, dalam menjaga komunikasi dan kehadiran di lapangan. Ia menekankan pentingnya dukungan teknis dan moral kepada petani, bukan hanya saat tanam tetapi juga dalam proses evaluasi hasil panen.
“Tetapi yang jelas, teman-teman OPD ini mestinya menjalin komunikasi dan memberikan respons terhadap situasi dan kondisi teman-teman kelompok petani kita,” ujarnya.
Haryono menegaskan bahwa salah satu kelemahan yang berulang setiap tahun adalah minimnya evaluasi pasca panen secara berkala. Padahal, menurutnya, evaluasi bukan hanya sekadar mencatat hasil, tetapi memahami seluruh rantai produksi dari awal hingga akhir sebagai bentuk pengambilan kebijakan berbasis data.
“Evaluasi secara berkala juga harus dilakukan, dan itu sangat penting,” ucapnya.
Ia mempertanyakan bagaimana dinas bisa menyusun perencanaan yang tepat jika monitoring terhadap proses budidaya tidak pernah dilakukan secara tuntas. Apalagi, kualitas produksi tidak semata ditentukan oleh musim dan cuaca, melainkan juga oleh bibit, pengolahan tanah, ketersediaan air, dan teknik perawatan.
“Bagaimana itu bisa ketahui hasil produksi dari petani kita kalau kita enggak pernah melakukan monitoring dan evaluasi terkait masalah bibit dan lahan, kualitas perawatan dan lainnya,” lanjut Haryono.
Politikus ini menggarisbawahi bahwa indikator keberhasilan pertanian di PPU seharusnya tidak hanya berhenti pada luas lahan yang digarap, tetapi juga pada mutu hasil yang dicapai. Evaluasi menyeluruh dibutuhkan untuk melihat gambaran kualitas pangan lokal dan sejauh mana ketahanan pangan daerah ini bisa diandalkan.
“Itu juga kan menjadi parameter untuk melihat kualitas pangan kita bagaimana,” tuturnya. (Adv/DPRD)
