Focuskaltim.id, Penajam – Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Andi Muhammad Yusuf, menegaskan bahwa rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di PPU harus dilakukan dengan strategi dan perencanaan yang matang.
Ia menyampaikan bahwa keberadaan BLK akan sangat bermanfaat bagi masyarakat PPU, terutama dalam menghadapi tantangan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di era Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Begitu juga instrukturnya, dia boleh nanti dari perusahaan yang ada kan itu bisa menjadi kerjasama juga sehingga betul-betul tunjangan sosial dari perusahaan itu bisa dirasakan masyarakat,” ujar Andi Muhammad Yusuf.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di PPU sangat penting untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan di BLK relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut juga bisa berkontribusi dalam penyediaan instruktur yang berpengalaman.
“Dalam waktu dekat Komisi I DPRD PPU juga bisa untuk memanggil dinas terkait dan itu juga kami akan pertanyakan kendalanya,” lanjut Andi.
Andi menjelaskan bahwa salah satu kendala utama dalam pembangunan BLK adalah kesiapan lahan dan anggaran. Menurutnya, pemerintah daerah harus segera menyelesaikan permasalahan ini agar proses pembangunan BLK dapat berjalan lancar.
“Kami kan lagi fokus bagaimana merevisi Perda RTRW PPU, tetapi di samping itu juga kami akan rapat kerja dengan Pemda PPU bagaimana mendorong proses percepatan pembangunan BLK yang ada di PPU,” kata Andi.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan konsultasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, pembangunan BLK oleh pemerintah pusat dapat segera dilakukan asalkan lahan untuk BLK sudah tersedia. Oleh karena itu, Andi mendorong pemerintah daerah untuk segera menyiapkan lahan yang diperlukan.
Lebih lanjut, Andi menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap tahap pembangunan BLK. Hal ini termasuk dalam penentuan lokasi, desain fasilitas, hingga program pelatihan yang akan diberikan. Menurutnya, semua aspek ini harus dipersiapkan dengan baik agar BLK dapat berfungsi secara optimal.
“Segala sesuatu itu harus direncanakan dengan baik. Mulai dari penentuan lokasi, desain fasilitas, hingga program pelatihan. Kita tidak bisa asal-asalan dalam membangun BLK karena ini menyangkut masa depan SDM kita,” ujar Andi.
Andi juga menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi dalam setiap tahap pembangunan dan operasional BLK. Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap program pelatihan yang diselenggarakan di BLK benar-benar memberikan manfaat bagi peserta.
Selain itu, Andi mengingatkan bahwa BLK harus mampu menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja di era IKN. Menurutnya, pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan industri di PPU dan sekitarnya, sehingga peserta pelatihan bisa langsung terserap oleh pasar kerja. (Adv/DPRD)