Focuskaltim.id, Penajam – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Penajam Paser Utara (PPU) mengakui upaya digitalisasi pembayaran pajak masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
Kepala Bapenda PPU, Hadi Saputro mengatakan meskipun target digitalisasi pembayaran pajak yang diinginkan 100 persen, realisasinya masih terbagi seimbang antara pembayaran digital dan manual.
“Pada 2024, persentase masyarakat yang membayar pajak secara digital mencapai 50 persen, sementara pembayaran manual juga 50 persen. Kami menargetkan digitalisasi penuh, tetapi tidak bisa memaksakan secara cepat,” ujar Hadi, Kamis (03/4/2025).
Ia menjelaskan, rendahnya pemahaman teknologi, terutama di kalangan generasi X atau mereka yang berusia di atas 40 tahun, menjadi faktor utama lambatnya adopsi pembayaran pajak digital. Selain itu, beberapa wilayah di PPU masih mengalami blank spot atau keterbatasan akses jaringan internet.
Selain itu, Digitalisasi sistem perpajakan juga mampu mengurangi biaya kepatuhan yang dikeluarkan seperti waktu tunggu, percetakan, biaya transportasi dan sengketa.
“Kami terus melakukan sosialisasi secara masif melalui media sosial maupun tatap muka untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembayaran pajak digital,” katanya.
Untuk mempercepat digitalisasi, Bapenda PPU bekerja sama dengan Bank Kaltimtara dan sejumlah perbankan lain di wilayah tersebut. Selain pajak, digitalisasi juga mulai diterapkan pada pembayaran retribusi, termasuk retribusi pasar.
“Kami mendorong penggunaan QRIS dalam pembayaran retribusi pasar agar lebih transparan dan meminimalisasi kebocoran pendapatan daerah,” jelas Hadi.
Menurut Hadi, beberapa sektor sudah diwajibkan menggunakan sistem pembayaran digital, khususnya sektor Minerba dan Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang melibatkan perusahaan dan korporasi besar.
“Kami mewajibkan seluruh perusahaan membayar pajak secara digital. Namun, bagi masyarakat umum, keterbatasan literasi dan akses jaringan masih menjadi tantangan utama,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo)
