Focuskaltim.id, Balikpapan – Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkot diminta tidak membawa kendaraan ke Pemkot pada hari Jumat. ASN dapat menggunakan BCT.
“Bagi ASN yang tidak dilintasi koridor bus BCT bisa menggunakan kendaraan, namun dapat ditaruh di Gedung Parkir Klandasan kalau mau ke Pemkot,” ujar Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud kepada awak media, Selasa (4/9/2024). Lanjut Rahmad, diakui BCT ini sangat bermanfaat dan membantu memberikan kenyamanan dan diharapkan bisa menjaga secara bersama-sama.
“Kedepan BCT kita akan alihkan juga ke akses-akses jalan yang baru di bangun. Seperti Jalan Mukmin Faisyal tembus Km8 atau ke Manggar,” tegasnya.
Selain itu, Pemkot Balikpapan juga berencana aka melakukan penambahan BCT untuk mendorong penerapan angkutan massal. Dan respon positif masyarakat terhadap kehadiran BCT sebagai sarana transportasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan Edward Skenda Putra mengatakan, berdasarkan perhitungan Kota Balikpapan membutuhkan minimal 32 unit armada BCT. Namun, karena masih dalam tahap uji coba dan difasilitasi oleh Kementerian sehingga masih disediakan 19 unit.
“Sebenarnya kuncinya dalam pelaksanaan uji operasional ini, apabila dalam uji coba operasional ini berjalan lancar tentunya juga akan ada pertimbangan untuk penambahan koridor dan juga Armada,” ujar Adwar Skenda Putra kepada media, Selasa (3/9/2024).
Dari segi operator, kota Balikpapan sudah siap bahkan dari hitungannya jumlah armada yang disiapkan di kota Balikpapan itu bisa mencapai 100 unit. “Minat masyarakat untuk menggunakan PCT ini cukup tinggi dengan angka mencapai 250 persen. Dah peningkatannya terjadi ketika jam pergi ke sekolah dan ketika pulang kerja,” tuturnya.
Karena pertimbangan waktu sekolah, saat ini jam operasional dimajukan dari awal jam 06.00 Wita menjadi jam 05.30 Wita.
Untuk rencana tarif yang akan diberlakukan dalam operasional BCT ini, hal tersebut saat ini masih dalam perhitungan.
“Nilai tersebut akan dihitung dari nilai operasional selama beroperasi, yang akan dihitung berapa nilai operasional yang akan dikenakan termasuk subsidi oleh kementerian,” jelasnya.
Untuk itu pihaknya meminta kepada para pelaku usaha dan sopir angkot untuk segera melengkapi KIR dan Izin perusahaan yang mati. Pasalnya, Dishub akan gencar melakukan razia. “Kalau tidak melengkapi semua, ya siap-siap kalau di razia akan ditertibkan,” tutupnya. (*)
